Riau- medialidikkrimsus-ri.net
Dana bantuan Desa pemerintah sangat besar mengalirkan di seluruh Indonesia, sehingga menggiurkan para oknum Kades dan perangkatnya, sehingga tergoda untuk ‘memainkannya’ dengan mengambilnya untuk di kelola, demi mendapatkan keuntungan pribadi, bila ada yang konfirmasi dengan kegiatan atau kegunaan dana di maksud dengan jawaban sudah jadi dana Silpa. Inilah modus pengguna anggaran saat ini yang sering kita dengar.
Seperti informasi yang di himpun awak media dari masyarakat Desa Ibul Kecamatan Puncuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau yang di Nakhodai oleh kepala Desa Condri, Anggaran Dana Desa DD dan Bantuan Keuangan Khusus BKK, masyarakat Desa Ibul sangat kecewa karena banyak yang tidak terlaksana, atau tidak tau kemana kegunaanya, bila di tanya selalu jawabannya sudah di Silpakan. Seandainya benar di Silpakan tentu item yang belum terlaksana tahun kemarin, tentu tahun 2023 ini di laksanakan, tetapi kita lihat, itu modus saja.sebut warga yang tak mau di tulis namanya di pemberitaan.
Dana Desa DD salah satu contohnya, penerimaan tahun 2022,
tahap tiga yang sebesar
Rp 88.882.200,
tanggal penerimaan 13/10/2022 rincian penerimaan atau petanggung jawaban sampai saat ini belum ada. Bila betul dana ini menjadi dana Silpa tentu awal tahun ini kan sudah ada kegiatan, namun kenyataannya belum ada kegiatan kita lihat.
Lanjut, air PAM SIMAS anggaran 2021, 2022 sampai 2023 ini viva penyaluran air, masih banyak yang belum di belikan, ternak ayam 2022 yang belum jelas ketentuan ayamnya sampai saat ini, satu ekor pun tak ada yang tersisa, dan uangnya pun tidak di ketahui di kemanakan, ucap seorang warga dengan nada kecewa, minta lagi jangan di publikasikan namanya.
27/04/2023.
Dana Bantuan Keuangan Khusus BKK, yang di cairkan pemerintah Provinsi Riau tahun 2022 juga sampai saat ini belum di salurkan ke BUMDes, karena begitu ada pencairan langsung Kepala Desanya mengambilnya di duga untuk kepentingannya, dan juga sampai saat ini belum di kembalikan, sehingga BUMDes, Desa Ibul tak ada kegiatannya.
Namun kepala Desa Ibul saat di konfirmasi awak media Kepala Desa Condri, hanya menjawab sudah terlaksana semua, dan sudah di audit oleh inspektorat seluruh kegiatan saya di Desa Ibul, artinya sudah terlaksana dengan baik
Memang semua kepala Desa berlindung dengan hasil pemeriksaan Inspektorat, bila di tanya kegiatan di Desanya.
Kemudian awak media konfirmasi ke bendahara Desa Ibul yang namanya Aris jawaban konfirmasi belum di dapatkan, sudah di baca tetapi hanya membaca saja, centeng biru.red
Ada pun pernyataan Ketua BPD Ibul saat di konfirmasi menyampaikan “Wa, Alaikum salam, benar saya badril ketua BPD desa Ibul, kalo masala add langsung aja tanya kan ke kadesnya condri pak, klo dana BKK Uda di Silpakan pak, Silpa nya uda di bayar kades sama pemdesnya pak, supaya lebih jelas langsung aja kompermasai sama kades ato sekdesnya ato sama bendaharanya pak, trmksh”
Lanjut, saat watawan pertanyakan dengan
dengan ketua BPD, bapak sebagai pengawas kegiatan dan penyalur aspirasi masyarakat desa ibul, kenapa bapak tidak melakukan tindakan dengan hal yg bisa merugikan desa Ibul, karena sampai saat ini, dana BKK bukan di silpakan tetapi di ambil oleh kepala Desa. Kenapa tidak ketahui oleh ketua BUMDes bila di silpkan dana BKK
tersebut?
Lalu ketua BPD menjawab
“Saya dan angota saya, Uda kami pangil kades sama pemdesnya, Uda saya tanya kan masala dana BKK, kenapa dana BKK nya ngak di kasihkan sama Bundes kata saya ke kades nya pak”, “alasannya, ada 2 alasan condri sama Darmin sama sekdes nya pak:
1. kata kades nya Proposal BUMDES nya gak ada kata Condri.
2. Kata Darmin sekdes nya, laporan BUMDES Sampek saat ini blom ada kata sekdes nya pak,
Red.
Untuk meluruskan dugaan masyarakat terhadap Kepala Desa Ibul di minta Inspektorat Kabupaten Kuansing, lakukan audit kembali di semua kegiatan Kepala Desa Ibul, agar tidak menjadi bola liar, dengan terbuka dan transparansi, sesuai perintah UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penulis Utema Gea.
